Credit by: Ilustrasi

Jakarta, PINews.com - Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mensinyalir bahwa banyak modus yang digunakan untuk menyelewengkan dana bantuan sosial. Utamanya modus menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang.

Diantaranya penyaluran dana koperasi yang fiktif. "Iya, itu salah satu modus," kata Busyro saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Hal itu mengemuka bukan tanpa ada bukti. Pasalnya, kasus koruspi Bansos di Kota Bandung sudah menjadi contoh konkrit bukti adanya penyelewengan jelang pemilu.

"Bandung kan jelas, pencairan menjelang pilkada modus-modus itu kan menggambarkan mengapa Bansos ini tidak didasarkan pada survei yang akuntabel," ungkapnya.

Busyro menenggarai dana Bansos rentan diselewengkan jelang pemilu lantaran penyelenggara negara seperti menteri atau kepala daerah berlatar belakang partai politik. Hal tersebut didapatkan dari hasil kajian Direktorat Penelitian Pengembangan KPK. Selain Bansos, ada beberapa permasalahan yang terjadi jika para penyelenggara berlatar belakang parpol. Sayangnya, Busyro tak merinci permasalahan apa saja yang ditimbulkan itu.

"Cenderung abuse atau salahgunakan kewenangan yang ada," ungkap Busyro.

Meski demikian, Busyro memaklumi putusan menteri dari parpol ialah hak prerogatif presiden terpilih. "Karena itu sudah terlanjur sebagai bentuk kebijakan presiden soal setgab, bahasanya koalisi, pengkaplingan kementerian kepada orang parpol dan dalam faktanya ada kementerian yang timbulkan permasalahan, tidak hanya bansos," ujar Busyro.

Busyro pada kesempatan ini juga menyindir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang selama sepuluh tahun dinilai tidak mencerminkan sistem penghargaan lebih kepada mereka yang kemampuan yang bisa dipakai (Meritrikasi) atau berpertasi. Ia menilai sangat sulit membedakan antara kepentingan negara dan kepentingan parpol.

"Inilah akibat kabinet itu formatnya tidak lagi mencerminkan meritrokasi yang tekankan profesionalisme tinggi, independensi tinggi, impersialitas tinggi. Tapi dipegang orang parpool yang pasti ada kepentingan parpol," sindirinya.

Dilain sisi, Busyro juga mengakui jika hal tersebut menjadi masalah yang cukup rumit. Oleh sebab itu, diarankan agar presiden terpilih tidak lagi memilih semua menteri dari partai.

"Keniscayaan tak terhindarkan. Namun itu kan praktek yang timbulkan persoalan rumit sperti sekarang ini. Pelajaran presiden yang akan datang kalau mau dipilih ya kabinetnya jangan parpol seluruhnya," tandasnya.(PIN-RT/01)

Editor: Rio Indrawan