Jakarta, PINews.com - Kasus suap penjualan gas di Bangkalan yang melibatkan anak usaha Pertamina yaitu PHE ONWJ dan Pertamina EP disebut-sebut merupakan kasus lain yang mengkriminalisasikan industri gas di tanah air.Kondisi tersebut dinilai bukanlah hal baru, melainkan praktek lama yang kerap dibiarkan.
Menurut Pri Agung Rakhmanto Founder Refor Miner Institute, praktek kriminalisasi sudah lama terjadi ditanah air, dan dilakukan dengan terang-terangan. “Kasus Bangkalan ialah kasus yang menambah deretan kasus-kasus lainnya, ini artinya upaya pelemahan industri gas bukanlah indikasi tapi jelas nyata terjadi,” tegas Pri saat ditemui PINews.com seusai acara Diskusi E2S yang bertajuk Penaturan Kembali Tata Kelola Gas Untuk Mewujudkan Kedaulatan Energi di Jakarta (7/1).
Menurut Pri, selama peraturan atau UU saat ini masih diberlakukan maka praktek-praktek demikian masih bisa marak terjadi.
Nantinya, lanjut Pri, sektor Hulu gas terutama eksplorasi akan mendapatkan dampak terbesar dari mencuatnya kasus ini. “Perusahaan akan pikir-pikir lagi untuk melakukan investasi eksplorasi gas di Indonesia,” tambahnya.
Kadin sendiri menyayangkan upaya-upaya pelemahan industri gas yang sangat jelas terjadi. “Kadin sangat prihatin dengan apa yang terjadi di kasus Bangkalan dan Bioremediasi Chevron beberapa waktu lalu, inilah mengapa kami mendesak agar UU Migas harus segera di revisi dan tidak ditunda-tunda lagi,” kata Firlie Ganunduto, Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kadin.
- Pengembang Panas Bumi Bersatu Salurkan Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Bencana
- Penyempurnaan Kebijakan Fiskal Hulu Migas Dibutuhkan untuk Mencapai Target Produksi Migas
- Perizinan Kegiatan Usaha Hulu Migas Wajib Disempurnakan
- Forum Manajemen Risiko Pertamina 2025: Pertamina NRE Ubah Risiko Jadi Peluang
